Jakarta - Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat dikabarkan akan
segera melakukan reshuffle kabinet jilid II. Ketua DPP PDIP Hendrawan
Supratikno mengatakan ada beberapa menteri yang layak diganti karena
kinerjanya disorot dan membuat kegaduhan.
Dia menyoroti salah
satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Sudah sejak lama PDIP menuntut Rini
diganti, namun tak kunjung dikabulkan Jokowi. Kali ini, Hendrawan
menggunakan rekomendasi Pansus Pelindo II sebagai alasan mendorong
pencopotan Menteri Rini.
"Karena sudah ada rekomendasi Pansus
Pelindo II yang disahkan paripurna. Menteri Rini ini menimbulkan pro dan
kontra yang luas," kata Hendrawan saat dihubungi, Senin (21/3/2016).
Alasan
lain, yaitu kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang
menjadi kritikan untuk Rini. Kebijakan ini menurutnya justru tak
menjamin kemandirian BUMN untuk negara. Tak akrabnya Menteri Rini dengan
DPR sering membuat Komisi VI dan XI menolak kehadirannya.
"Ya
itu kayak PMN. Nah, Komisi VI dan Komisi XI menolak Rini, bagaimana
coba? Ini yang buat interpretasi beda-beda tapi tidak positif untuk
negara," sebutnya.
Kemudian, sosok menteri yang disoroti dan layak diganti adalah yang sering membuat pernyataan gaduh ke publik.
"Ini
kan lucu kayak pemusik sama konduktornya. Tapi gak nyatu. Ini jadi buat
geleng-geleng kepala, ngelus dada jadinya," tuturnya.
Bila
memang reshuffle jadi dilakukan, maka Jokowi diharapkan menempatkan
sosok menteri sesuai kapasitasnya. Pertimbangan secara menyeluruh harus
dilakukan agar tak salah menempatkan seseorang yang bukan kapasitasnya.
"Kami
sebenarnya sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Kami sudah ada
catatan. Bukannya mengolok-olok Presiden, tapi jangan sampai orang
ditempatkan tak sesuai komptensinya," tuturnya.
Hendrawan pun
menceritakan bila awalnya sebelum pengumuman Kabinet Kerja, diperkirakan
sejumlah menteri sudah cocok di pos masing-masing. Namun, pandangan
PDIP dengan Jokowi tak sama.
"Misalnya Menteri Yuddy Chrisnandi
menurut kami lebih tepat di Menristek Dikti, terus Siti Nurbaya lebih
tepat di MenPANRB. Ignasius Jonan untuk Menteri BUMN. Perkiraannya kami
begitu. Tapi, ternyata beda. Ya, kami hargai karena itu prerogatif
Jokowi sebagai Presiden," sebutnya.
(hty/tor)
Sumber : Detik.com




No comments:
Post a Comment