Agama dalam Kondisi Terancam

Secara kasat mata, tampak sangat jelas lautan umat muslim dalam aksi demonstran mulai dari jilid I sampai III. Adalah bukti bahwa umat muslim Indonesia memiliki solidaritas tinggi dalam persoalan agama. Juga sebagai bukti bahwa, dengan agama akan mampu melegitimasi persoalan apapun termasuk politik. Tidak peduli apakah seluruh demonstran itu memiliki paham yang sama, namun jika bicara adanya tentu berbeda, ada yang memang tulus karena agama, ada yang karena politik atau karena ada yang hanya ikut meramaikan dalam semangat jihad mereka.

Dari awal, situasi pihak hukum dalam kondisi dilematis. Aksi 4 November lalu sudah mengindikasikan menekan Ahok segera diproses secara hukum. Sekalipun misalkan Ahok tidak ada indikasi menistakan Alquran, namun akan ada ancaman bila pihak hukum tidak merealisasikan aspirasi demonstran, jadi bagaimanapun keadaan Ahok memang harus ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi apa yang terjadi, pihak yang berwenang tidak melakukan penahanan walau dalam status tersangka. Jadi wajar, dalam pemberitaan media Ahok masih leluasa melakukan kampanye sebagian calon petahana DKI Jakarta.

Kondisi itu yang kemudian memicu dilanjutkannya aksi jilid III agar dilakukan tindakan proses hukum secepat mungkin. Kesangsian ini berawal tidak ditahannya Ahok dalam proses hukum, alasan ini dinyatakan pihak kejakasan karena Ahok telah melakukan sikap kooperatif. Kooperatif yang dimaksud adalah sikap kerja sama antara tersangka dan yang berwenang, di mana pihak berwenang mempercayai kepada tersangka untuk tidak menghilangkan atau tidak memanipulasi bukti-bukti tersangka.

Via : plus. google. com

Secara normatif dalam tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adanya penahanan merupakan proses ditahannya tersangka agar tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Sedangkan persoalan kooperatif tidak ada dalam redaksi KUHAP. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi akan ditiru oleh tersangka-tersangka berikutnya, di mana semua berlomba-lomba melakukan kooperatif seperti layaknya Ahok.

Melihat kondisi hukum sekarang memang sudah semakin lucu. Akan seolah-olah membiarkan tersangka tetap berada di zona aman. Lantas apakah karena Ahok kemudian pihak yang berwenang menerima sikap kooperatifnya, mungkin iya. Sekalipun saat ini telah dilakukan percepatan proses hukum, lalu apa jadinya kalau Ahok benar-benar bersalah. Sebagian pihak mungkin akan senang, namun tidak menutup kemungkinan demonstran sebanyak itu memahami apa yang akan terjadi dikemudian hari jika Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) Gubernur DKI Jakarta non-aktif diputus terpidana atas penistaan Alquran.

Ini hanya berdasarkan metode linier saja, ada permainan besar di luar Indonesia sendiri yang sebenarnya ingin memporak-porandakan rakyat Indonesia dengan menggunakan tema agama. Negara mana yang tidak ingin menguasai Indonesia, ini sangat dipastikan bahwa Indonesia adalah sasaran empuk bagi mereka. Jadi kalau dikembalikan pada posisi Ahok, dia hanya sebagai objek belaka. Lalu pihak yang lain terpancing dan mengatur strategi. Ada di antaranya fokus terhadap agama, ada pula yang bersinergi karena moment Pilkada. Pernyataan-pernyataan bahwa aksi tersebut bukanlah aksi bayaran, karena siapa juga yang akan memberi isi kantong ke jutaan umat itu, hanya saja pihak politisi mengakomodasi transport sesuai dapil masing-masing. Dan terjadilah aksi jilid III.

Berdasarkan tekanan aksi tersebut, dipastikan Ahok juga akan terpidana, tanpa harus menunggu putusan hakim, hanya saja proses hukum kali ini sebagai formalistik semata. Terpidananya Ahok, besar kemungkinan akan menuntut balik kepada para agamawan-agamawan Indonesia, karena jelas tidak sedikit dari ustadz atau para da’i media juga pernah melontarkan bahasa-bahasa yang kurang etis.

Masyarakat mampu mengakses beberapa media, mulai dari yuotube, facebook, twitter dan segala macam. Sangat banyak situs tersebut yang sebenarnya juga sama dengan kasusnya Ahok. Jadi jelas, permainan sebenarnya akan baru dimulai. Mulai dari tokoh agama yang sering menyatakan sesat terhadap paham lain, lain lagi yang menghina pancasila. Terdapat pula ustadz-ustadz muda yang hanya baru saja belajar agama, banyak sekali klem yang menyalahkan akidah yang lain.

Dengan demikian, “ulama-ulama media” juga banyak terpidana karena lisannya tidak dapat dijaga dengan baik. Kondisi ini akan menjadikan masyarakat sudah tidak lagi memandang karismatik pada ulama tersebut. Tidak hanya dengan bahasa yang menghujat antar agama, konflik internal sesama agamapun akan menjadi pemicu hancurnya pemahaman.

Seperti yang dipahami bersama bahwa Indonesia memiliki Ideologi Pancasila, di mana terpampang jelas urutan pertama yang disuarakan adalah berdasarkan tentang ketuhanan. Ini yang sebenarnya Indonesia terjajah secara imperialistik. Dengan demikian penguasaan negara luar mudah masuk dengan sistem politik yang bertujuan menjajah untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Lain lagi dengan adanya kebudayaan asing yang lebih kuat akan mendominasi suatu golongan masyarakat sehingga warganya kehilangan kepribadian dan identitasnya.

Dengan adanya ekspansi negara luar, besar kemungkinan umat muslim akan senasib dengan etnis Rohingya Myanmar yang sedikit demi sedikit menyapu semua umat muslim. Maka dengan kondisi konflik agama yang berkepanjangan, maka jelas pula titik kehancuran NKRI.

Namun tidak berhenti di sini, ada beberapa telaah lain yang mungkin bisa menyelamatkan konflik agama. Masih banyak ulama’ desa yang lebih mampu untuk urusan keilmuan dari pada ulama atau ustadz-ustadz media. Beliau-beliaulah yang sebenarnya mampu mempertahankan NKRI. Sekalipun mereka tidak diekspos oleh media, namun apalah arti dari itu semua, mereka lebih mengedepankan ketulusan dalam membangun bangsa dan negara. Saat ini mereka sedang pemerhatikan kondisi seberapa kuat pemerintah mengatasi persoalan ini.

Sumber : Formasirua.or.id