Proyek Reklamasi Kian Menyengsarakan Nelayan dan Keluarganya

Pelaksanaan reklamasi atau pulau buatan dikhawatirkan semakin memperburuk regenerasi Rumah Tangga Nelayan. Jumlah rumah tangga nelayan sendiri tercatat merosot drastis dalam satu dekade terakhir.
Demikian disebutkan dalam laporan awal tahun Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) yang dirilis pada awal tahun 2017.

Deputi Hukum dan Kebijakan Kiara, Rosiful Amirudin mengatakan, proyek pembangunan di wilayah pesisir, khususnya reklamasi, yang masih berlangsung sampai saat ini, dipastikan dapat mengurangi jumlah rumah tangga nelayan secara signifikan.
“Dengan demikian, negara ini dapat disebut negara maritim tanpa kehadiran dan keadilan bagi nelayan,” cetus Rosiful kepada Aktual.Com di Jakarta, Selasa (7/3).

Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tangga nelayan di Indonesia dalam periode satu dekade terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan sebanyak 46%. BPS mencatat jumlah rumah tangga nelayan di Indonesia pada 2003 masih sebanyak 1,6 juta.
Jumlah tersebut merosot menjadi 864.000 saja, dalam waktu sepuluh tahun. “Artinya ada 736,000 rumah tangga nelayan hilang dalam 10 tahun terakhir akibat dari kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat,” sesal Rosiful.

Kecenderungan penurunan jumlah rumah tangga pun terjadi ibu kota, DKI Jakarta. Berdasar Pusat Data dan Informasi Kiara, angka rumah tangga nelayan bahkan menyusut drastis selama 2012-2014.
Pada 2012, jumlah rumah tangga nelayan masih tercatat sebanyak 61.813. Namun, hanya dalam waktu dua tahun setelahnya, jumlah rumah tangga nelayan di Jakarta hanya tinggal 27.396 saja, hampir sepertiga dari jumlah 2012.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Rosiful pun meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan seluruh proyek pembangunan di wilayah pesisir yang merugikan kehidupan nelayan di Indonesia, termasuk proyek reklamasi yang dilakukan di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Proyek reklamasi sendiri dianggapnya melanggar visi poros maritim dunia yang digagas oleh Presiden Jokowi Widodo.
“Pemerintah dituntut untuk menunjukkan keberpihakan yang serius terhadap masyarakat, bukan kepada korporasi besar yang hendak menguasai ruang laut secara massif,” kata dia.

Data Statistik Sumberdaya Laut dan Pesisir 2016, mencatat beberapa provinsi yang wilayahnya terdapat proyek reklamasi, pertambangan dan privatisasi berbanding lurus dengan penurunan jumlah nelayan yang sangat signifikan
“Pada tahun-tahun mendatang, keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pesisir penting dibuktikan karena selama ini hal tersebut tidak dirasakan oleh mereka,” tukas dia.

Sumber : Eramuslim.com