Jakarta — DPR RI telah kehilangan kesabaran dengan langkah lambat pemerintah membebaskan 14 WNI yang disandera Kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Sudah hampir satu bulan mereka disandera karena pemerintah enggan membayar uang tebusan.
“Terkait tindakan pembajakan terhadap kapal yang
berawak warga negara Indonesia di kawasan Filipina yang kesekian
kalinya, DPR mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap konkret
dalam upaya pembebasan sandera,” kata Ketua DPR RI Ade Komaruddin dalam
pidatonya di Rapat Paripurna penutupan masa sidang kelima, di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).
DPR juga mendesak pemerintah menginisiasi perjanjian
multilateral dengan negara-negara ASEAN agar bekerja sama dalam
peningkatan keamanan di wilayah perairan regional, terutama untuk kerja
sama pengamanan jalur perairan laut sebagai jalur lintas perdagangan.
Indonesia dinilai sangat perlu membuat perjanjian
bilateral dengan Filipina untuk pengamanan perairan kedua negara. “Agar
dapat dilakukan patroli secara bersama pada jalur utama pelayaran agar
keamanan di jalur tersebut terjamin,” ujarnya.
Sumber : Lasdipo.co




No comments:
Post a Comment