Rambah Media

Dahnil: Kasus Sumber Waras, Reklamasi, Lahan Cengkareng, Penista Agama, kini E-KTP, lengkap sudah Ahok…

Korupsi e-KTP dilakukan secara berjamaah. Triliunan Rupiah terbuang percuma. Ketum Golkar Setya Novanto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasona Laoly, dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), satu jamaah bancakan e-KTP.

Pernyataan keras itu dilontarkan Ketum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyikapi hasil investigasi Tempo soal korupsi e-KTP.
Namun demikian, Dahnil menegaskan bahwa tidak tahu siapa yang korupsi dan siapa yang tidak sampai keputusan hukum dijatuhkan. “Jamaah E-KTP Komisi 2, baca Tempo semua nama anggota jamaah ada :-) gak tahu siapa yg korupsi dan siapa yang tidak sampai keputusan hukum,” tegas Dahnil di akun Twitter @Dahnilanzar.

Sontak, penyebutan nama Ahok oleh Dahnil itu berbuntut banjir kecaman. Dahnil dituding melakukan fitnah oleh pendukung Ahok. “@Dahnilanzar tolong diralat bung, tidak ada nama Ahok dalam dakwaan, jangan jadi penyebar fitnah..dosa broo..!!!,” tulis akun @muzziarto.
“Jamaah Komisi 2 itu ya Ahok dkk di situ. Korupsi dan tidak pengadilan nanti yang menentukan. Baca tempo,” balas @Dahnilanzar.

Jika pada akhirnya Ahok terbukti tidak ikut korupsi e-KTP/ “Kalo gak korupsi? Berarti mengetahui dan Diam. Memperkaya orang lain dong ya? Basuki T Purnama alias Ahok..,” tegas @Dahnilanzar.
Diserang buzzer Ahok, Dahnil pun meminta pendukung Ahok menuntut Tempo yang mencantumkan nama Ahok. “Kau bilang ke junjunganmu. Tuntut Tempo. Ahok terduga korupsi Sumber Waras, Reklamasi dan E-KTP,” tegas @Dahnilanzar.

@Dahnilanzar juga menulis: “Ahok terduga korupsi Sumber waras, Reklamasi dan E-KTP. Penista yang terduga Koruptor. Lengkap penista sejati.”

Sumber : Eramuslim.com

Prof. Romli: Aneh, Korupsi E-KTP Rugikan Negara Rp. 2,5 Triliun Tapi Tak Ada Data Aliran Dana

Dalam surat dakwaan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tidak dicantumkan laporan aliran dana dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sama sekali. Bagaimana bisa nilai kerugian negara Rp 2,5 Triliun tidak ada data aliran dana?

Pertanyaan itu dilontarkan guru besar ilmu hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita melalui akun Twitter @rajasundawiwaha.
“Saya hitung dari surat dakwaan KPK kasus e-KTP sudah ada lebih dari 16 x penerimaan dana masak tidak ada dakwaan TPPU, beda dengan kasus Hambalang,” tegas @rajasundawiwaha.
Menurut Romli, Kepala PPATK sudah melaporkan ke KPK soal aliran dana 2,5 T dari kasus e-KTP. Namun hal itu tidak tercantum dalam surat dakwaan KPK. “Kepala PPATK sudah lapor KPK aliran dana 2.5 T kasus e-KTP ke KPK tapi tidak tercantum dalam surat dakwaan KPK. Yang pasti nilai kerugian 2.5 T tanpa dakwaan TPPU mustahil apalagi PPATK tidak diikutsertakan! jelas tidak optimal pengembalian kepada negara!” tulis @rajasundawiwaha.

Romli menambahkan, bahwa dalam kasus e-KTP juga tidak ada pemblokiran rekening dan pencekalan pelaku. “Juga tidak ada pemblokiran rekening dan pencekalan dl surat dakwaan KPK walau UU KPK membolehkan tidak dalam status tersangka,” kata @rajasundawiwaha.
@rajasundawiwaha juga menulis: “Kasus reklamasi dan lahan Cengkareng yang terang benderang jadi gelap; yang gelap jadi terang??”

Sumber : Eramuslim.com

Faisal Basri: Terlalu Manjakan Kelas Menengah, Jokowi Abaikan Petani…

Indonesia memiliki 78 persen orang miskin yang mayoritas tinggal di desa dan bertani.
Di masa kini, nilai tukar petani (NTP) terus melorot hingga Februari 2017. Akibatnya, buruh tani dan juga petani gurem hidup miskin jauh dari kesejahteraan.

“Pemerintah ini ngomongnya selangit. Ada duit 70 triliun, tapi petani sengsara semua. Ini duit jangan-jangan buat dibagi-bagi orang tertentu saja,” cetus pengamat ekonomi politik, Faisal Basri di Forum Diskusi Ekonomi Politik, Menteng, Jakarta, Selasa, (14/3).

Petani Indonesia juga memiliki upah paling rendah dengan jam kerja tertinggi, peringkat tiga di dunia.
“Jam kerjanya berat, tapi dapetnya sedikit. Makanya biasanya nyari lagi kerja sampingan,” imbuhnya.
Salah satu bukti kesejahteraan petani menurun, menurut Faisal, bisa dilihat dari penjualan motor terus menurun selama dua tahun terakhir. Sementara, penjualan mobil naik.

Faisal menilai pemerintah terlalu memanjakan kaum menengah dengan membangun infrastruktur bagi mobilitas kaum menengah ke atas. Sementara, sektor pertanian tidak dibangun agar petani tersejahterakan.
“Kelas menengah ini dimanja Jokowi. Bangun MRT, bangun tol buat mudik. Yang dipikirin mudik, bukan menyelesaikan persoalan petani yang gak selesai hanya dengan dibagi bibit gratis,” kritiknya.

Sumber : Eramuslim.com

Ketua MPR: Kurangi Kesenjangan, Dahulukan Pengusaha Pribumi

Dalam upaya mengurangi kesenjangan di masyarakat harus dimulai dari komitmen untuk mendahulukan pengusaha-pengusaha pribumi dalam berbagai proyek tingkat pusat maupun daerah.
“Pengusaha pribumi harus tumbuh dan berdaya saing. Ini adalah affirmative action untuk mengurangi kesenjangan,” demikian salah satu usulan yang disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kepada Presiden Joko Widodo dalam silaturrahmi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/3).

Usulan lain yang disampaikan adalah mengembalikan fungsi Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) di pasaran.
“Dari Bulog lalu didistribusikan ke koperasi-koperasi di daerah. Selanjutnya diberikan pada pedagang-pedagang pribumi di kecamatan, kabupaten sampai provinsi,” jelas Zulkifli.

Upaya distribusi pada koperasi di daerah adalah untuk mencegah rent seeking dan merangsang munculnya pengusaha pengusaha pribumi baru.
Zulkifli juga menyinggung peran lembaga keuangan untuk mengurangi kesenjangan. Dia mengusulkan agar lembaga keuangan bank atau non bank mempermudah akses permodalan, sekaligus memberikan pelatihan bagi pengusaha di tingkat lokal.

“Akses permodalan dari bank untuk pengusaha pribumi harus dipermudah. Kebijakan kemudahan modal ini bisa diimbangi dengan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kapastitas SDM pengusaha pribumi,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli juga mengusulkan kebijakan redistribusi lahan untuk rakyat melalui revisi UU Agraria.

“Kepemilikan tanah penting bagi rakyat untuk berdaya dan produktif. Saya yakin kebijakan redistribusi lahan ini dapat mengurangi kesenjangan secara signifikan,” imbuhnya.

Sumber : Eramuslim.com

Pertahankan Akidah Islam, H. Lulung malah Dipecat Djan Faridz

Keputusan Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengabaikan tekanan agar mendukung pasangan Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat mendapat pujian.
Mengabaikan tekanan tersebut, dia mendeklarasikan dukungan kepada duet Anies R. Baswedan-Sandiaga S. Uno.

“Saya salut sama Haji Lulung. Dia konsisten dan tahu apa yang diinginkan warga Jakarta,” jelas Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma (Senin, 13/3).
“Saya kira Haji Lulung bukan hanya milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Beliau adalah milik umat Islam. Saya menilai langkah haji Lulung ini justru dalam rangka menjalankan AD/ART dan menyelamatkan PPP sebagai partai yang berazaskan Islam,” sambungnya.

Sebaliknya, Lieus justru menyesalkan sikap Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz yang dinilainya otoriter dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Djan Faridz langsung memecat Lulung karena menyatakan dukungannya pada pasangan Anies-Sandi.
“Padahal sikap Lulung itu merupakan aspirasi masyarakat Islam di Jakarta dan dilakukan berdasarkan pada azas PPP sebagai partai Islam,” demikian Lieus Sungkharisma.

Sebelumnya, Haji Lulung sendiri tidak ambil pusing dengan pemecatan tersebut. “Yang penting jangan dipecat sama umat. Kalau saya dipecat sama partai, masih banyak yang mau dukung saya,” katanya.
Dia menyebut bahwa masih ada jutaan umat di Jakarta yang mendukungnya. Hal tersebut bisa dilihat dari Pileg tahun 2014 lalu. “Karena ada umat, suaranya hampir satu juta memilih PPP. Makanya PPP pada tahun 2014 itu mendapat suara 10 kursi DPRD DKI dan tiga DPR RI,” tutur Lulung.

“Salah saya ngebela umat? Orang umat bela kita, masak kita nggak konsisten bela umat,” lanjutnya.
Saat ditanya apakah dirinya akan pindah ke partai lain setelah dipecat oleh PPP, Lulung mengaku saat ini dirinya masih tetap istiqomah. Sebab, menurut Lulung, PPP adalah partai yang membesarkannya.
“Saya tetap istiqomah, karena saya dibesarin oleh PPP. Jadi belum terpikir itu (pindah ke partai lain),” tandasnya.

Sumber : Eramuslim.com